Media Sosialisasi

Media Sosialisasi

  Media Sosialisasi

   1. Lingkungan Keluarga

   Keluarga merupakan lembaga sosial yang mempunyai tugas dalam proses pembudayaan terutama kepada generasi muda yang menjadi anak keturunannya. Proses pembentukan budaya baru pada masyarakat sangat tergantung pada keluarga, terutama melalui proses sosialisasi anak - anak menjadi dewasa, sehingga anak dapat berperanan baik dalam masyarakat. Keluarga merupakan eksponen dari kebudayaan masyarakat dan perantara pertama dalam transmisi kebudayaan. Masyarakat berbicara melalui mulut orang tua dan masyarakat bertindak melalui tindakan orang tua.

   Pentingnya peranan keluarga dalam proses sosialisasi anak sebagai berikut.
   a. Keluarga merupakan kelompok kecil yang anggota - anggotanya berinteraksi face to face secara tetap. Dalam kelompok yang demikian, perkembangan anak dapat diikuti dengan seksama oleh orang tuanya dan penyesuaian secara pribadi dalam hubungan sosial lebih mudah terjadi.
   b. Orang tua mempunyai motivasi yang kuat untuk mendidik anak karena merupakan buah cinta kasih hubungan suami isteri. Anak merupakan perluasan biologis dan sosial orang tuanya. Motivasi kuat ini melahirkan hubungan emosional antara orang tua dengan anak. Penelitian - penelitian membuktikan bahwa hubungan emosional lebih berarti dan efektif daripada hubungan intelektual dalam proses sosialisasi.
   c. Hubungan sosial di dalam keluarga itu bersifat relatif tetap, maka orang tua memainkan peranan sangat penting terhadap proses sosialisasi anak.

   2. Lingkungan Sekolah

   Lembaga sekolah mulai dari kebudayaan telah menjadi kompleks, sehingga pengetahuan yang dianggap perlu dan tidak mungkin lagi ditangani oleh lingkungan keluarga akan didapat dalam sekolah. Lembaga pendidikan primer adalah sekolah formal, yang dimulai dari jenjang sekolah taman kanak - kanak hingga perguruan tinggi.

   Menurut Harton, fungsi nyata dari pendidikan sebagai berikut.
   a. Membantu orang untuk sanggup mencari nafkah hidup.
   b. Menolong orang untuk mengembangkan potensi demi pemenuhan pribadi dan pengembangan masyarakat.
   c. Melestarikan kebudayaan dengan cara mewariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
   d. Membentuk kepribadian.

   3. Media Massa

   Perkembangan teknologi informasi baik media suara, media cetak, dan media gambar dapat memberikan pengaruh perkembangan anak. Keberadaan media tersebut memengaruhi sikap dan tindakan anggota masyarakat pada umumnya. Hal ini mudah dipahami karena hal - hal yang ada di luar individu yang merupakan rangsangan untuk mengubah sikap. Di samping itu, manusia mempunyai kecenderungan untuk melakukan imitasi dalam interaksi sosial.

   Salah satu media massa yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, baik anak - anak, remaja, maupun dewasa adalah televisi. Acara yang disuguhkan oleh stasiun televisi sangat beragam, dari pendidikan, hiburan, berita, bahkan tindak kriminal pun saat ini banyak ditayangkan dan telah menjadi konsumsi publik. Berbagai acara yang ditayangkan oleh stasiun televisi itu akan berpengaruh pada tindakan yang dilakukan masyarakat, terutama remaja dan anak - anak.

   Pesan - pesan yang ditayangkan melalui televisi dapat mengarahkan masyarakat ke arah perilaku proporsional (sesuai dengan norma - norma masyarakat) atau perilaku antisosial (bertentangan dengan norma - norma masyarakat).

   Untuk mencegah hal - hal yang tidak diinginkan, beberapa stasiun televisi menyarankan agar anak selalu didampingi oleh orang tuanya dalam menonton acara televisi Hal ini dimaksudkan agar orang tua memberikan pengertian kepada anak mengenai acara yang disajikan, supaya anak mengerti maksud isi acara itu.

   4. Lingkungan Bermain (Play Group)

   Dalam kelompok teman sepermainan anak mematuhi aturan yang berlaku jika ingin diteirma menjadi anggota kelompoknya. Melalui anggota kelompok sepermainan anak akan belajar hidup bersosial. Kelompok teman sepermainan akan mempunyai peranan dalam proses sosialisasi terutama kelompok remaja.

   Pada usia remaja, kelompok sepermainan itu berkembang menjadi kelompok persahabatan yang lebih luas. Perkembangan itu angara lain disebabkan oleh remaja yang bertambah luas ruang lingkup pergaulannya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Akan tetapi, perlu diwaspadai pengaruh - pengaruh yang akan muncul ketika remaja mulai bergaul dengan sebayanya, karena pada tahap ini, tingkat kerawanan terhadap hal - hal yang cenderung ke arah negatif sangat tinggi.

   Mudah sekali, si remaja terpengaruh apabila basis sosialisasi keluarga yang pernah dialami sangat lemah. Sehingga, dengan kata lain, sebelum anak mulai masuk ke dalam lingkungan sebayanya, sosialisasi primer yang berlangsung dalam keluarga hendaknya diperkuat secara nyata.

   5. Lingkungan Kerja 

   Lingkungan kerja bisa menjadi media sosialisasi bagi orang yang bekerja di lingkungan itu. Seseorang dapat belajar dari teman - teman di lingkungan kerjanya tentang berbagai nilai darn norma kehidupan. Ia pun akan berusaha mematuhi nilai dan norma yang berlaku agar dapat diterima sebagai anggota di tempat kerja tersebut.

   Di lingkungan kerja, seseorang akan berinteraksi dengan teman sekerja, pimpinan, dan relasi bisnis. Dalam melakukan interaksi di lingkungan kerja, setiap orang harus menjalankan peranan sesuai dengan kedudukannya. Misalnya, sebagai seorang pemimpin, ia menjalankan peranannya untuk mengelola atau mengarahkan para karyawannya, sedangkan sebagai pekerja ia melaksanakan perintah pemimpin dan tugas sesuai dengan kedudukannya.
  
   Nilai dan norma pergaulan sehari - hari tidak dapat diterapkan pada lingkungan kerja karena posisi atau jabatan seseorang sangat memengaruhi hubungan yang harus dijalankannya. Seorang pemimpin suatu perusahaan walaupun umurnya lebih muda tetap harus dipatuhi dan dihormati oleh bawahannya yang mungkin umurnya lebih tua. Jadi lingkungan kerja telah melahirkan peranan seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya yang memengaruhi tindakannya sebagai anggota masyarakat.

Related Posts:

Tahap - Tahap Sosialisasi


Tahap - Tahap Sosialisasi

   Penyesuaian diri terjadi secara berangsur - angsur seiring dengan perluasan dan pertumbuhan pengetahuan serta penerimaan individu terhadap nilai dan norma yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Dengan melandaskan pemikirannya pada Teori Peran Sosial, George Herbert Mead dalam bukunya yang berjudul Mind, Self, and Society from The Standpoint of Social Behaviorist (1972) berpendapat bahwa sosialisasi yang dilalui seseorang dapat diklasifikan melalui tahap - tahap berikut ini.

   A. Tahap Persiapan (preparatory stage)

   Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya. Pada tahap ini juga anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna. Dalam tahap ini, individu sebagai calon anggota masyarakat dipersiapkan dengan dibekali nilai - nilai dan norma - norma yang menjadi pedoman bergaul dalam masyarakat oleh lingkungan yang terdekat, yaitu keluarga. Lingkungan yang memengaruhi termasuk individu yang berperan dalam tahapan ini relatif sangat terbatas, sehingga proses penerimaan nilai dan norma juga masih dalam tataran yang paling sederhana.

   B. Tahap Meniru (play stage)

   Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran - peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahap ini mulai terbentuk kesadaran tentang nama dan siapa nama orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya. Anak mulai menyadari tentang apa yang dilakukan oleh seorang ibu dan apa yang diharapkan seorang ibu dari dirinya. Dengan kata lain, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran bahwa dunia sosial berisikan orang - orang yang jumlahnya banyak mulai terbentuk.

   C. Tahap Siap Bertindak (game stage)

   Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada orang lain menjadi meningkat sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama - sama.

   Pada proses sosialisasi terdapat peran - peran yang harus dijalankan oleh individu. Oleh karena itu, para sosiolog sering menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role theory). Sosialisasi merupakan proses yang terlahir dari adanya interaksi, sehingga Charles H. Cooley menekankan peranan interaksi dalam proses sosialisasi. Menurutnya, konsep diri (self concept) seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain atau dikenal dengan istilah looking-glass self. Konsep diri yang berkembang melalui interaksi dengan orang lain terbentuk melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut.

   a. Tahap memahami diri kita dari pandangan orang lain. Seorang anak merasa dirinya sebagai anak yang paling hebat dan yang paling pintar karena sang anak memiliki prestasi di kelas yang melebihi teman - temannya.
   b. Tahap merasakan adanya penilaian dari orang lain. Dengan pandangan bahwa si anak adalah yang paling hebat, ia merasa orang lain selalu memuji dia dan selalu percaya pada tindakannya.
   c. Tahap dampak dari penilaian tersebut terhadap dirinya. Dari pandangan dan penilaian bahwa ia adalah anak yang hebat, timbul perasaan bangga dan penuh percaya diri.

   Indikasi keberhasilan proses sosialisasi bagi seorang individu ditandai oleh hal - hal sebagai berikut.
   a. Dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial maupun lingkungan fisik.
   b. Memiliki banyak teman atau relasi usaha yang akan mengakibatkan ketenteraman dalam pergaulan dan keberhasilan dalam karir dan usaha.
   c. Meningkatnya status seringkali diikuti dengan meningkatnya kepercayaan dan peranan sosial di lingkungan sosial yang baru.
   d. Terintegrasi secara kuat dengan masyarakat setempat dalam setiap aktivitas yang ditandai dengan keakraban dan persaudaraan di antara individu tersebut dengan warga masyarakat yang lain

Related Posts:

Sumber - Sumber Penerimaan Daerah

Sumber - Sumber Penerimaan Daerah

  Sumber - Sumber Penerimaan Daerah

   Pemerintah daerah memiliki berbagai sumber pendapatan untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun sumber - sumber pendapatan pemerintah daerah sebagai berikut.

   A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

   Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

   Pendapatan asli daerah bersumber dari : 
   1) Pajak daerah;
   2) Retribusi daerah;
   3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
   4) Lain - lain PAD yang sah.

   B. Dana Perimbangan

   Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang di alokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan meliputi :
   1) Dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak;
   2) Dana Alokasi Umum (DAU), yang digunakan untuk mengatasi kepentingan antardaerah agar terjadi pemerataan kemampuan keuangan antardaerah;
   3) Dana Alokasi Khusus (DAK), yang digunakan sebagai pembiayaan kebutuhan khusus daerah.

   C. Pendapatan Daerah Yang Sah

   Pendapatan daerah yang sah diperoleh dari :
   1) Hibah;
   2) Dana darurat;
   3) Dana bagi hasil pajak dan provinsi;
   4) Dana penyesuaian dan otonomi khusus;
   5) Bantuan keuangan dari provinsi.

Related Posts:

Pengaruh APBN Terhadap Perekonomian

Pengaruh APBN Terhadap Perekonomian

  Pengaruh APBN Terhadap Perekonomian

   APBN merupakan salah satu sarana yang efektif untuk mengarahkan dan mempemudah pencapaian cita - cita pembangungan negara. Dengan adanya APBN, setiap tindakan negara dapat dikendalikan sesuai dengan tujuan APBN. Melalui APBN juga, kita dapat mengetahui prioritas apa yang sedang mendapat penekanan dari pemerintah sehingga seluruh masyarakat dapat menyatukan pandangan dan gerak langkah bersama pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang menjadi prioritas utama sesuai dengan yang digariskan dalam APBN. Berikut ini adalah pengaruh APBN dalam perekonomian

 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maksudnya dapat mengetahui besarnya GNP dari tahun ke tahun.
 2. Menciptakan kestabilan keuangan atau moneter negara, maksudnya dapat mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat.
 3. Menimbulkan investasi masyarakat, karena dapat mengembangkan industri - industri dalam negeri.
 4. Memperlancar distribusi pendapatan, maksudnya dapat mengetahui sumber penerimaan dan penggunaan untk belanja pegawai dan belanja barang atau jasa serta yang lainnya.
 5. Memperluas kesempatan kerja, karena terdapat pembangunan proyek - proyek negara dan investasi negara, sehingga dapat membuka lapangan kerja yang baru dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

   Dampak adanya APBN terhadap perekonomian suatu negara akan tampak jelas sekali. Apabila suatu negara di dalam APBN-nya menunjukkan prioritas di bidang industri, maka perekonomiannya akan cenderung mengarah kepada peningkatan di bidang industri. Jika di dalam APBN suatu negara memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana, maka perekonomian negara tersebut ingin memotivasi para investor baru untuk membuka dan meningkatkan investasinya sehingga diharapkan meningkatkan hasil produksi, kesempatan kerja, dan penghasilkan masyarakat meningkat yang pada akhirnya meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Related Posts:

Komponen - Komponen Pendapatan Nasional

Komponen - Komponen Pendapatan Nasional

  Komponen - Komponen Pendapatan Nasional

   Komponen pendapatan nasional bisa dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu komponen utama dan komponen penunjang.

   1. Komponen Utama

   Komponen utama pendapatan nasional dapat dilihat dari pendekatan yang digunakan dalam menghitung pendapatan itu sendiri.
Apabila dengan menggunakan pendekatan produksi maka pendapatan nasional memiliki komponen sebagai berikut.
   A. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan;
   B. Pertambangan dan penggalian;
   C. Industri pengolahan;
   D. Listrik, gas, dan air minum;
   E. Bangunan;
   F. Perdagangan, hotel, dan restoran;
   G. Pengangkutan dan komunikasi;
   H. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
   I. Sewa rumah;
   J. Pemerintahan dan pertahanan;
   K. Jasa - jasa.

   Jika dilihat dari pendekatan pengeluaran, maka komponen pendapatan nasional terdiri dari :
   A. Konsumsi (C);
   B. Investasi (I);
   C. Pengeluaran pemerintah (G);
   D. Selisih ekspor dengan impor atau sebaliknya (X - M)

   Sedangkan bila pendekatan pendapatan yang digunakan, maka komponen pendapatan nasional terdiri dari :
   A. Sewa (rent) yang diterima pemilik sumber daya alam;
   B. Upah / gaji (wage) yang diterima tenaga kerja;
   C. Bunga (interest) yang diterima pemilik modal;
   D. Laba (profit) yang diterima pemilik skill / wirausaha.

   2. Komponen Penunjang

   Unsur lain yang mendukung komponen pendapatan nasional meliputi konsumsi, tabungan, dan investasi.

   A. Konsumsi

   Konsumsi yang dibicarakan di sini adalah konsumsi nasional yang mempunyai fungsi menghubungkan antara laju pengeluaran dengan pendapatan nasional. Namun harus diakui, bahwa tambahan laju pengeluaran konsumsi tidak berarti tambahan pendapatan. Sebab, tidak semua pendapatan digunakan untuk konsumsi. Sebagian lagi digunakan untuk tujuan menabung atau investasi.

   B. Tabungan

   Tabungan merupakan sisa pendapatan yang tidak dikonsumsikan. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar kemungkinan ia untuk menabung. Besarnya tingkat pendaptan nasional akan mempengaruhi tingkat tabungan nasional. Sedang tabungan di bank dapat digunakan untuk investasi sehingga dapat pula menunjang pendapatan nasional.

   C. Investasi

   Investasi merupakan pengaktifan tabungan masyarakat dalam produksi untuk memperoleh keuntungan. Ini berarti investasi tergantung pada tabungan, semakin besar tabungan masyarakat, semakin besar pula kemungkinan investasi. Semakin besar volume investasi, semakin banyak lapangan kerja dibuka, yang akhirnya memperbesar pendapatan nasional.

Related Posts:

Asas Pemungutan Pajak

Asas Pemungutan Pajak

  Asas Pemungutan Pajak

   Sistem pemungutan pajak yang baik merupakan penunjang dari optimalisasi penggunaan pajak. Dalam sistem pemungutan pajak pelru memperhatikan asas - asas yang merupakan nilai ideal sebagai landasan dari sistem pemungutan pajak itu sendiri. Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain sebagai berikut.

   A. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal The Four Maxims, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

   1. Asas Keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan (equality) yaitu pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
   2. Asas kepastian hukum (certainty) yaitu semua pungutan pajak harus berdasarkan Undang - Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenak sanksi hukum.
   3. Asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan (convinience of payment) yaitu pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak, misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
   4. Asas efisien atau asas ekonomis (effeciency) yaitu biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.


   B. Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.
 
   1. Asas daya pikul yaitu besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
   2. Asas manfaat yaitu pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan - kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.
   3. Asas kesejahteraan yaitu pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
   4. Asas kesamaan yaitu antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama.
   5. Asas beban yang sekecil - kecilnya yaitu pemungutan pajak diusahakan sekecil - kecilnya (serendah - rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai objek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

   C. Menurut Adolf Wagner, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.
 
   1. Asas Politik finansial yaitu pajak yang dipungut negara, jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
   2. Asas Ekonomi yaitu penentuan objek pajak harus tepat, misalnya : pajak pendapatan, pajak untuk barang - barang mewah.
   3. Asas Keadilan yaitu pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
   4. Asas Administrasi yaitu menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan dan dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.

Related Posts:

Objek Dan Tarif Pajak

Objek Dan Tarif Pajak

  Objek Dan Tarif Pajak

   1. Objek Pajak

   Objek Pajak adalah barang yang dikenakan pajak untuk dipenuhi oleh subjek pajak. Objek pajak terbagi menjadi berbagai macam, berikut ini penjelasannya.

   A. Objek Pajak Penghasilan

   Objek PPh adalah penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang digunakan, baik investasi maupun konsumsi.

   Undang - Undang PPh mengatur lebih rinci pembagian objek pajak, antara lain sbb :
  • Penghasilan yang diterima secara teratur (gaji, uang pensiun bulanan, upah, dll)
  • Penghasilan yang diperoleh secara tak teratur (jasa produksi, bonus, dll)
  • Impor barang dan / penyerahan barang
  • Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk
  • Dividen, Royalti, Bunga (Premium, diskonto, dll)

   B. Objek Pajak Pertambahan Nilai

   Objek dalam PPN adalah penyerahan atau kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Agar penyerahan barang dan jasa yang dikenakan pajak bisa terkena PPN atas penyerahan barang dan jasa tersebut harus memenuhi empat syarat, yaitu : 
  • Yang diserahkan adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak (karena ada jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak)
  • Dilakukan di dalam daerah pabean
  • Tindakan penyerahannya merupakan penyerahan kena pajak
  • Penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya sehari - hari

   C. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

   Objek PBB adalah benda tidak bergerak, yaitu berupa bumi (permukaan bumi, meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya) dan bangunan (suatu konstruksi teknik yang ditanam atau dilihatkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan). Objek PBB yang tidak dikenakan PBB meliputi :
  • Tanah atau bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk memperoleh keuntungan di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional
  • Tanah atau bangunan yang digunakan untuk pemakaman umum, peninggalan purbakala, museum, hutan lindung, taman nasional, dll

   D. Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

   Objek ini adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dapat berupa tanah (termasuk tanaman di atasnya), tanah dan bangunan, atau bangunan.

   Perolehan hak atas tanah dan bangunan tersebut meliputi hal - hal seperti : 
  • Pemindahan hak
  • Pemberian hak baru
   Pemindahan hak terjadi karena adanya :
  • Jual beli
  • Tukar menukar
  • Hibah
  • Hibah wasiat
  • Waris
  • Hadiah, dll
   Pemberian hak baru terjadi karena :
  • Kelanjutan pelepasan hak
  • Di luar pelepasan hak

   E. Objek Bea Materai

   Objek bea materai adalah dokumen. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan pihak - pihak yang berkepentingan.

   Dokumen yang wajib dikenakan Bea Materai :
  • Akta - akta notaris termasuk salinannya
  • Akta - akta yang dibuat oleh PPAT termasuk rangkap - rangkapnya
  • Surat berharga
  • Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan
   Sedangkan, dokumen yang tidak dikenakan Bea Materai adalah :
  • Surat penyimpanan barang
  • Konosemen
  • Ijazah
  • Kuitansi

   2. Tarif Pajak

   Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak yang terutang. Macam - macam tarif adalah sebagai berikut.

   A. Tarif Tetap

   Tarif tetap yaitu tarif dengan jumlah atau angka tetap berapapun yang menjadi dasar pengenaan sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Misalnya bea materai untuk cek dan bilyet giro berapapun jumlahnya dikenakan bea materai yang sama.

   B. Tarif Sebanding (proporsional)

   Tarif sebanding yaitu tarif dengan persentase tetap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah sesuai dengan jumlah yang akan digunakan.

   Misalnya PPN sebesar 10% yang dikenakan terhadap penyerahan suatu barang kena pajak. Dengan persentase tetap akan menyebabkan jumlah pajak menjadi lebih besar apabila jumlah dasar pengenaannya semakin besar.

   C. Tarif Meningkat (progresive)

   Tarif meningkat yaitu tarif dengan persentase yang semakin meningkat apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat. Misalnya PPh, semakin besar dalam pengenaan pajaknya maka semakin besar pula persentasenya dan semakin besar pula jumlah pajaknya.

   D. Tarif Menurun (Degresive)

   Tarif menurn yaitu tarif dengan persentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.

Related Posts:

Jenis - Jenis Pajak

Jenis - Jenis Pajak

  Jenis - Jenis Pajak

   Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak - pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten / Kota.

  A. Pajak - Pajak Pusat Yang Dikelola Oleh Direktorat Jenderal Pajak 

   1. Pajak Penghasilan (PPh)

   PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Penghasilan dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah dan lain sebagainya.

   2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

   PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah barang kena pajak atau jasa kena pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang - Undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud dengan Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya.

   3. Pajak Penjualan atau Barang Mewah (PPn BM)

   Selain dikenakan PPN, atas barang - barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah adalah :
   a) barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
   b) barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
   c) pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
   d) barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
   e) apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

   4. Bea Materai

   Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas tertentu sesuai dengan ketentuan.

   5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

   PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat namun demikian, hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten / Kota.

   6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

   BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten / Kota sesuai dengan ketentuan.

  B. Pajak - Pajak Yang Dipungut Oleh Pemerintah Daerah Baik Propinsi Maupun Kabupaten / Kota

  1. Pajak Propinsi

   a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
   b) Bea balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
   c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
   d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

   2. Pajak Kabupaten / Kota

   a) Pajak Hotel.
   b) Pajak Restoran.
   c) Pajak Hiburan.
   d) Pajak Reklame.
   e) Pajak Penerangan Jalan.
   f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
   g) Pajak Parkir.

Related Posts:

Fungsi Dan Tujuan APBN

Fungsi Dan Tujuan APBN

   Fungsi Dan Tujuan APBN

   APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

   Penyusunan APBN memiliki tujuan sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalan rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, anggaran pendapatan dan belanja negara harus dirumuskan sedemikian rupa yang mencakup perkiraan periodik dari semua pengeluaran dan sumber penerimaan.

   A. Fungsi APBN

   Di dalam Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 pasal 3 dikemukakan tentang fungsi APBN, sebagai berikut.
   1) Fungsi Otorisasi
   Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

   2) Fungsi Perencanaan
   Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

   3) Fungsi Pengawasan
   Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

   4) Fungsi Alokasi
   Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

   5) Fungsi distribusi
   Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

   6) Fungsi Stabilisasi
   Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

   B. Tujuan APBN

   Setiap tahun pemerintah menyusun APBN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tujuan penyusunan APBN pada akhirnya adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

   Secara umum tujuan penyusunan APBN adalah sebagai berikut.
   1) Memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya anggaran defisit.
   2) Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan kenegaraan dan peningkatan kesempatan kerja yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat.

Related Posts: